Berapa banyak provinsi dan kota administratif yang dimiliki indonesia
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 dan 98 kota. Ditotal ada 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Berikut daftar kabupaten yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua.
Daftar Isi
Pertanyaan Baru di PPKn
Berapa banyak provinsi dan kota administratif yang dimiliki indonesia
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Jumlah kabupaten di Indonesia ada 416 dan 98 kota. Ditotal ada 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Berikut daftar kabupaten yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua.
Jelaskan perbedaan konsep demokrasi pancasila dengan demokrasi liberal terkait dengan sila pertama Pancasila, dan kemukakan contohnya.
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Demokrasi Liberal: Kepentingan serta hak warga negara lebih diutamakan dibanding kepentingan negara. Demokrasi Pancasila: Dalam menjalankan kegiatan ketatanegaraan harus berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila.
Bagaimana cara mengukur wawasan nusantara seseorang
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”
Jelaskan teorinya Jeremy Bentham terkait dengan kemanfaatan/utilitiarisme.
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham (juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering) adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap
Apakah pemisahan kekuasaan saat ini masih relevan untuk digunakan
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada pada rakyat. Sehingga, segala jenis penjalanan pemerintahan— baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat
