. berikan contoh sekurang-kurangnya lima kejadian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di indonesia belum sesuai atau sejalan dengan pancasila sebagai etika penegakan hukum!
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Penjelasan:
1. keputusan hakim yang dirasa sering berat sebelah dan dirasa tidak adil oleh rakyatnya
2. keputusan/kebijakan pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan pihak luar negeri daripada rakyatnya sendiri
3. hakim memenangkan pihak yang lebih tinggi jabatannya padahal mengetahui bahwa pihak itu yang salah
4. pemerintah menutup-nutupi kasus kesalahan besar misal korupsi dll oleh para pejabat-pejabat besar, sedangkan kasus pencurian piring oleh pembantu saja sampai harus ditangkap polisi
5. maraknya jual beli narkoba
6. adanya teroris yang selalu meresahkan
Daftar Isi
Pertanyaan Baru di PPKn
. berikan contoh sekurang-kurangnya lima kejadian yang menunjukkan bahwa penegakan hukum di indonesia belum sesuai atau sejalan dengan pancasila sebagai etika penegakan hukum!
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Penjelasan:
1. keputusan hakim yang dirasa sering berat sebelah dan dirasa tidak adil oleh rakyatnya
2. keputusan/kebijakan pemerintah yang dinilai lebih menguntungkan pihak luar negeri daripada rakyatnya sendiri
3. hakim memenangkan pihak yang lebih tinggi jabatannya padahal mengetahui bahwa pihak itu yang salah
4. pemerintah menutup-nutupi kasus kesalahan besar misal korupsi dll oleh para pejabat-pejabat besar, sedangkan kasus pencurian piring oleh pembantu saja sampai harus ditangkap polisi
5. maraknya jual beli narkoba
6. adanya teroris yang selalu meresahkan
Tuliskan juga pengarang lagu tersebut dan sumber=dari mana kalian memperoleh teks tersebut
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
mohon pertanyaan nya yang jelas
Penjelasan:
Tolong ya kakak yang baik
PPKn, Sekolah Dasar
Penjelasan:
menanami hutan yang gundul
kerja bakti membersihkan selokan
menanam banyak pohon di tepi sungai
manfaat dari pohon adalah dapat mencegah dari banjir banjir merupakan bencana alam yang dapat membahayakan manusia atau kehidupan hewan lainnya
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut adalah bunyi dari undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Pasal “18 B UUD 1945”
Penjelasan:
Pernyataan diatas merupakan pernyataan
dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B UUD 1945. Pasal tersebut
Pernyataan diatas merupakan pernyataan menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati hak tradisional dan perkembangan masyarakat.
Pembahasan:
Pemerintah Indonesia memiliki basis aturan yg bertenaga buat merealisasikan
proteksi sosial terhadap rakyat aturan istinorma. Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan istinorma dan hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hayati & sinkron menggunakan perkembangan rakyat & prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur pada undang-undang. Frase diatur pada undang-undang menampakan bahwa wujud pengakuan & penghormatan terhadap rakyat aturan istinorma & hak-hak tradisionalnya. itu dilakukan bukan menggunakan
undang-undang baru. Artinya,
pengaturannya nir mensyaratkan adanya
satu undang-undang spesifik mengenai
pengakuan tersebut, melainkan dilakukan berdasarkan undang-undang yg telah terdapat. Hampir seluruh undang-undang yg mengatur tanah & kekayaan alam sudah
mengatur pengakuan & penghormatan
terhadap eksistensi & hak-hak rakyat aturan istinorma
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Angka (33) menyatakan Masyarakat Hukum Adat merupakan Sekelompok orang yg secara turun-temurun bermukim pada
daerah geografis eksklusif pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia lantaran adanya ikatan dalam berdari usul leluhur, interaksi yg bertenaga menggunakan tanah, daerah, asal daya alam, mempunyai
pranata pemerintahan istinorma, & tatanan aturan istinorma pada daerah adatnya sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, telah terdapat beberapa regulasi terkait Masyarakat Hukum Adat, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengakuan & Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No. 8 tahun 2018 mengenai Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat pada Pemanfaatan Ruang pada Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No 14 mengenai 2018 mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat.
OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK beberapa waktu terakhir melibatkan beberapa Kepala Daerah, berikut ini:
a. Apa tanggapan Anda sebagai mahasiswa melihat fenomena ini?
b. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai mahasiswa agar korupsi dapat segera hilang
dari Indonesia?
PPKn, Sekolah Menengah Atas
- Tanggapan saya mengenai OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melibatkan berbagai pejabat pemerintahan yaitu sangat bagus. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi di Indonesia sudah merajalela dikalangan pejabat pemerintahan. Apabila OTT tidak terjadi atau dilaksanakan maka masyarakat tidak akan tau betapa bobroknya birokrasi di Indonesia saat ini.
- Menurut saya, korupsi tidak akan pernah hilang di muka bumi selama nafsu keserakahan pada manusia masih ada. Namun, tindakan korupsi masih bisa dikurangi atau dikendalikan dengan beberapa hal, yaitu membuat hukum yang tegas dan kejam terhadap koruptor dan membuat alat keamanan negara atau polisi menjadi lebih kuat, tegas, dan antisuap. Apabila hal tersebut diterapkan, maka tindakan korupsi di Indonesia berpotensi akan menjadi lebih terkendali atau berkurang. Hal ini karena nafsu yang ada pada manusia dapat dikendalikan apabila terdapat semacam barier atau penghalang yang menghalangi nafsu yang ada didalam hati manusia terealisasikan dalam bentuk tindakan.
Pembahasan
Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat jahat dan tidak bermoral. Pelaku korupsi yang disebut koruptor dapat dilakukan siapa saja. Apabila yang melakukan tindakan korupsi merupakan kalangan atas seperti pejabat pemerintahan, maka hal itu dapat menjadi perhatian penuh. Hal ini karena pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai pemimpin dalam memenuhi hayat hidup banyak orang dibawahnya. Karena itu, diperlukan suatu hukum yang tegas, kejam, dan kuat dalam mengendalikan pejabat agar tidak melakukan tindakan korupsi. Adapun fakta yang terjadi sekarang, kebanyakan pejabat pemerintah yang menjadi pelaku korupsi hanya mendapat hukuman yang relatif ringan dari yang seharusnya. Hal ini terjadi karena akar busuk yang masih menancap kuat di dalam birokrasi menghalangi penegakan hukum yang adil di Indonesia saat ini
Pelajari Lebih Lanjut
Pelajari lebih lanjut mengenai
- Materi mengenai OTT melalui link
- Materi mengenai KPK melalui link
- Materi mengenai contoh kasus korupsi melalui link
#AyoBelajar
#SPJ4
