Makna dari alinea pertama pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945 diantaranya
Mapel PPKn, Jenjang Sekolah Menengah Pertama
Jawaban:
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
Jawaban:
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
Daftar Isi
Pertanyaan Baru di PPKn
Bebas Berpendapat dan berorganisasi merupakan bentuk … setiap warga masyarakat a. kewajiban
b. tanggung Jawab
c. kemauan
d. hak
PPKn, Sekolah Menengah Atas
Jawaban:
d. hak
#Semoga membantu
#Maaf kalau salah
Sebutkan 4 hak kita sebagai warga negara!
PPKn, Sekolah Dasar
Jawaban:
1. mendapatkan pendidikan
2. mendapatkan lapangan pekerjaan
3. hal untuk bebas memilih agama yg dianutnya
4. memiliki derajat yang sama dimata hukum
Penjelasan:
Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas
PPKn, Sekolah Menengah Atas
1. intelijen
2. pertahanan
3. keamanan
4. siber/cyber
Alasan mengapa beberapa isu atau masalah tidak masuk ke agenda kebijakan ?
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Kebijakan publik menurut pengertian dari beberapa ahli kebijakan merupakan sekumpulan kebijakan yang dibentuk atau dibuat oleh pemerintah dengan kuasanya untuk membuat kebijakan demi mencapai tujuan atau cita-cita dalam sebuah masyarakat. Dalam proses pembentukannya, kebijakan publik memiliki tahap-tahap penyusunan tersendiri.
Pembahasan
Pembentukan kebijakan publik didasarkan pada isu-isu di dalam masyarakat yang kemudian muncul sebagai isu kebijakan. Pada hakikatnya, tidak semua isu dapat termasuk ke dalam sebuah agenda kebijakan. Hal tersebut dikarenakan dalam pembentukan kebijakan publik terdapat suatu tahap yaitu tahap penyusunan agenda (agenda setting). Tahap ini menjadi proses penentuan terhadap sebuah isu publik yang kemudian akan diangkat menjadi sebuah agenda pemerintah. Dalam proses ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memaknai isu-isu sebagai masalah publik dan menentukan prioritasnya dalam sebuah agenda publik. Apabila sebuah isu mampu mendapatkan status sebagai masalah publik oleh pemerintah dan telah mendapat prioritas di dalam agenda publik, maka isu tersebut baru dikatakan berhak dan layak untuk mendapatkan alokasi dari sumber daya publik yang lebih dibandingkan isu lainnya. Terdapat beberapa kriteria isu untuk dapat masuk menjadi suatu agenda kebijakan publik, antara lain :
- Isu yang telah menempuh titik kritis atau puncak tertentu dan apabila diabaikan mampu menimbulkan ancaman yang serius.
- Memiliki emosi tertentu dari perspektif yang dipertahankan oleh massa serta mendapatkan dukungan media massa.
- Mencapai tingkat dampak dramatis
- Memiliki dampak sangat luas
- Menyangkut masalah yang terasa sepele kehadirannya namun sulit dijelaskan (modis)
- Mempertanyakan legitimasi dan kekuatan di dalan masyarakat
Ketentuan dan kriteria-kriteria tersebut lah yang menyebabkan tidak semua isu atau masalah publik dapat diangkat dalam kebijakan pemerintah. Melainkan hanya beberapa isu yang mampu diangkat menjadi agenda kebijakan publik, karena tidak semua isu dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut.
Pelajari lebih lanjut
Pelajari lebih lanjut mengenai kebijakan publik pada link
#BelajarBersamaBrainly #SPJ4
Sila keempat pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan , merupakan landasan masyarakat indonesia dalam kerjasama dibidang
PPKn, Sekolah Menengah Pertama
Jawaban
Bidang sosial politik
Bentuk kerja sama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat
